Pelaksanaan Pembangunan PNPM-MPd Tahun 2009

setelah kelembagaan yang ada di UPK terbentuk dilanjutkan dengan pembahasan usulan pembangunan dan bantuan Simpan Pinjam Perenpuan yang akan di danai oleh Program PNPM-Mp tahun anggaran 2009. setelah melalui proses pembahsan mulai dari diskusi kelompo, pembacaan hasil diskusi kelompok, perangkingan dan pada akhirnya penetapan usulan. maka dihasilkan usulan adalah sebagai berikut :

NO	DESA	JENIS KEGIATAN	VOL
1	EUREUNPALAY
2	SETIAWARAS
3	CISEMPUR
4	PARUNG	RABAT BETON JALAN NANGKASARI-CISURUAN	2,050
		RABAT BETON JALAN CIPANAS-CIPINING	2,000
5	CIBALONG	PENGASPALAN JALAN PASIR MASIGIT	828
		PEMBANGUNAN RKB MTs AL-IKHLAS	112 M²
6	SINGAJAYA	RABAT BETON JALAN SINDANGHURIP	2,000
		PEMBANGUNAN MCK	10 Unit

SEJARAH BERDIRINYA BKAD KECAMATAN CIBALONG

SEJARAH BERDIRINYA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN TASIKMALAYA

Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa di  Kecamatan Cibalong bermula dari masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM-MP) pada tahun 2009, walaupun sebenarnya pembentukan kerjasama antar desa telah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 214 dan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Namun sebagaimana disebutkan diatas walaupun kerjasama antar desa sudah termaktub dalam dua peraturan perundangan tersebut jauh sebelum Program PNPM-Mp masuk ke Kecamatan Cibalong, namun adanya Badan Kerjasama Antar Desa di kecamatan cibalong kelahirannya lebih dorong oleh masuknya program PNPM-Mp yang karena keharusan dalam program PNPM-Mp dalam prosesnya harus ada BKAD sebagai lembaga yang menaungi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang mengelola dana PNPM-Mp.

Organisasi kerja yang dibangun, pada awalnya adalah lembaga-lembaga di desa dan antar desa yang dibentuk untuk kebutuhan fungsional program. PNPM Mandiri Perdesaan, organisasi kerja tersebut diharapkan mampu mengelola secara mandiri atas hasil-hasil program, baik yang telah dikerjakan melalui PPK maupun yang dikerjakan melalui PNPM Mandiri Perdesaan

Pokok-pokok kebijakan penataan organisasi kerja/kelembagaan masyarakat desa dan antar desa dalam kaitan PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan diarahkan kepada kebutuhan pelestarian dan pengembangan hasil-hasil program.
2. Pembentukan BKAD dan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
3. Penetapan kedudukan UPK dalam wadah BKAD.
4. Pola hubungan UPK dalam bentuk kesepakatan kerja sama antar desa melalui BKAD.
5. Pola hubungan BKAD dengan lembaga-lembaga lain di desa dan antar desa.
6. Penguatan organisasi UPK dalam menjalankan peran dan fungsinya.
7. UPK dan Badan Pengawas UPK (BP-UPK) dalam menjalankan fungsinya wajib mempunyai standar prosedur operasional. Standar prosedur dibuat dan dikembangkan mengacu kepada AD/ART BKAD yang telah ditetapkan oleh MAD sesuai dengan fungsi yang dijalani. UPK memiliki fungsi pokok dan fungsi pengembangan. Fungsi pokok UPK adalah dalam hal pengelolaan perguliran dan pengelolaan teknis program. Fungsi pengembangan UPK adalah dalam hal pembinaan kelompok, penanganan pinjaman bermasalah. BP-UPK memiliki fungsi sebagai pengawas teknis dan pemeriksa keuangan UPK, TPK dan kelompok usaha ekonomi/SPP.
8. Kelompok usaha ekonomi dan SPP.
9. Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat (Pokmas) yang dilaksanakan dengan strategi pendampingan yang bersifat partisipatif, kolektif, dan representatif.

Sumber PTO-PNPM

Berdasarkan hal tersebut diatas, selanjutnya Fasiltator Kecamatan waktu itu SOLIHIN NURODIN, S.Sos.I selaku penanggung jawab dalam mensosialisasikan program PNPM-Mp di Kecamatan Cibalong mengadakan pertemuan-pertemuan baik dengan Muspika, Kepala Desa maupun dengan tokoh masyarakat untuk menyusun langkah-langkah pelaksanaan PNPM-Mp di Kecamatan Cibalong. Baik penyusunan program usulan dari tiap desa maupun dan yang terutama adalah reckruitmen pelaku yang akan menjalankan program tersebut. Pelaku yang harus ada adalah BKAD, BP-UPK, dan UPK.

Pimpinan Rapat Sementara bersama FK dan PJOK

Mengingat BKAD adala lembaga refresentasi perwakilan masyarakat, maka proses pengisian pejabatnya diisi dengan cara pemilihan, demikian halnya dengan BP-UPK proses pengisian jabatannya dilakukan dengan pemilihan. Sedangkan untuk UPK pengisian jabatannya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu : pertama seleksi administrasi, kedua test tulis, ketiga pemilihan dalam Musyawarah Antar Desa PRIORITAS USULAN yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2009 sekalian dengan pelaksanaan pemilihan Pengurus BKAD, BPK-UPK, dan UPK.

         

Musyawarah Antar Desa Pertama yang membahas Prioritas Usulan dan Pemilihan Pelaku PNPM-MP dipimpin oleh Pimpinan sidang sementara yaitu : Sardjo Lesmana dari Desa Eureunpalay dan Engkos Kosasih, S.Ag dari Desa Setiawaras. Sidang berlangsung dengan lancar dimulai dengan pemilihan para pelaku PNPM-Mp yaitu Pemilihan Pengurus BKAD dengan calon dari masing-masing desa diantaranya : ………………. dari Desa Singajaya, Rahmat Taufik dari Desa Cibalong, Asep Surahman dari Desa Parung, Engkos Kosasih, S.Ag dari Desa Setiawaras, Suhana dari Desa Eureunpalay, dan ……… dari Desa Cisempur. Selanjutnya diadakan pemilihan dengan cara pemungutan suara. dan hasil perolehan suara maka pengurus BKAD terpilih yaitu :

No	Nama	Jabatan	Asal
1	RAHMAT TAUFIK	Ketua	Desa Cibalong
2	ASEP SURAHMAN	Sekretaris	Desa Parung
3	SUHANA	Bendahara	Desa Eureunpalay

Pengurus BKAD terpilih melanjutkan Rapat MAD

Setelah Pengurus BKAD terbentuk, maka selanjutnya serah terima pimpinan sidang dari pimpinan sidang sementara ke Pengurus BKAD yang telah terbentuk untuk memimpin sidang pemilihan Pengurus BP-UPK dan pemilihan pengurus UPK. Sidang dilanjutkan oleh Pengurus BKAD yang baru saja terpilih dengan proses agenda selanjutnya adalah pemilihan Pengurus BP-UPK. Dengan calon yang ada diantaranya : Denny M Hermanto, SM.Hk dari Desa Singajaya, …. Dari Desa Cibalong, Kuswana dari Desa Parung, …. Dari Desa Setiawaras, Sardjo Lesmana dari Desa Eureunpalay, dan …. Dari Desa Cisempur. Setelah melalui Proses pemilihan yang dilaksanakan dengan pemungutan suara, maka pengurus BP-UPK terpilih adalah :

No	Nama	Jabatan	Asal	Perolehan Suara
1	SARDJO LESMANA	Ketua	Desa Eureunpalay	14
2	KUSWANA	Anggota	Desa Parung	10
3	DENNY M HERMANTO, SM.Hk	Anggota	Desa Singajaya	13

Setelah Pengurus BP-UPK terbentuk maka proses selanjutnya dalam sidang adalah pemilihan Pengurus UPK. Calon pengurus UPK yang lolos seleksi administrasi, test tulis dan wawancara adalah : Mahmud Yusuf, S.Fil dari Desa Singajaya, Yosa …. Dari Desa Cibalong, Nirmala Devi, SE dari Desa Cibalong, Yogi R Prayogo dari Desa Setiawaras, …… dari Desa Cisempur, dan ….. dari Desa Eureunpalay. Sebelum diadakan pemilihan maka kepada para calon pengurus diberikan waktu untuk mempresentasikan rencana kerjanya apabila terpilih jadi pengurus UPK.

Calon Pengurus UPK menunggu giliran presentasi

 

Setelah melalui proses panjang mulai dari seleksi administrasi, test tulis, wawancara, presentasi dan diakhiri dengan pemungutan suara maka berdasarkan hasil pemilihan Pengurus UPK terpilih adalah :

No	Nama	Jabatan	Asal	Perolehan Suara
1	YOGIE R PRAYOGO	Ketua	Desa Setiawaras	25
2	MAHMUD YUSUF, S.Fil	Anggota	Desa Singajaya	13
3	NIRMALA DEVI, SE	Anggota	Desa Cibalong	21

Sejak itulah tanggal 30 September 2009 dalam acara Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan maka kelembagaan BKAD, BP-UPK, dan UPK  yang mengelola PNPM-Mp di Kecamatan Cibalong terbentuk dan mulai bekerja.

Sidang dilanjutkan dengan membahas prioritas usulan dari masing-masing desa yang akan di bahas pada tulisan selanjutnya.

Dokumentasi MAD Prioritas Usulan 30 September 2009

 

Garuda Pancasila

Seberapa ingatkah anda sebagai warga negara Indonesia mengartikan bagian-bagian gambar pada lambang burung Garuda?

Sudah pasti hanya sedikit orang yang betul-betul mengingatnya diluar kepala. Mari kita mengingat kembali pelajaran di masa Sekolah Dasar.

Garuda Pancasila

Burung Garuda melambangkan kekuatan dan Warna emas pada burung Garuda melambangkan kejayaan.

Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia

Bintang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa (sila ke-1)

Rantai melambangkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (sila ke-2)

Pohon Beringin melambangkan sila Persatuan Indonesia (sila ke-3)

Kepala banteng melambangkan sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan (sila ke-4)

Padi dan Kapas melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (sila ke-5)

Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa.
Itu merupakan kalimat penggalan dari bait kakawin Sutasoma.
Saya akan mencoba menguraikannya, menurut pandangan berbagai sumber dan juga pengetahuan saya sendiri, karena kata-kata Bhineka Tunggal Ika tersebut berasal dari Bahasa Jawa Kuno, dimana maknanya masih sama dengan bahasa Jawa yang ada saat ini.

Kata Bhineka Tunggal Ika jika dipisah menurut maknanya menjadi: Bhina-Ika-Tunggal-Ika.
Kalau diterjemahkan menjadi bahasa Jawa saat ini, paling tidak menjadi Beda-Iku-Tunggal-Iku.
Kalau dijadikan Bahasa Indonesia menjadi Berbeda itu kesatuan itu.
Setelah kata-kata tersebut diolah agar mudah dipahami, maka menjadi Terpecah belahlah itu, tetapi satu jualah itu.

Sedangkan untuk kata Tan-Hana-Dharma-Mangrwa, jika diartikan dalam bahasa Jawa sekarang menjadi
Tan-Ana-Kasunyatan-(duh yg ini bahasa Jawanya apa ya? ada yg bisa bantu? kalau Bahasa Indonesianya sih  berarti “Rancu”).
Sehingga ketika diolah menjadi Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.

(dari berbagai sumber)

HISTORY

Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Cibalong terbentuk  karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama antar desa, yang paling penting dan yang paling berperan lahirnya BKAD Kecamatan Cibalong adalah setelah masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau sering disingkat PNPM-MPd pada tahun 2009. BKAD Kecamatan Cibalong terbentuk bersama-sama dengan kelembagaan operasional lainnya yaitu Unit Pengelola Kegiatan ( UPK ) dan Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan ( BP-UPK ) pada pelaksanaan Musyawarah Antar Desa yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2009 bertempat di GOR PGRI Cibalong yang merupakan MAD Pertama sejak masuknya PNPM-Mp ke Kecamatan Cibalong. Pengurus BKAD Kecamatan Cibalong dipilih dari wakil masyarakat yang dicalonkan dari tiap-tiap desa, dan untuk Periode masa bhakti 2009 - 2013 Susunan Kepengurusannya adalah sebagai berikut :

1. Ketua        : RAHMAT TAUFIK
2. Sekretaris  : ASEP SURAHMAN 
3. Bendahara : SUHANA 

 Ditengah perjalanan terjadi perubahan kepengurusan sehubungan dengan Ketua Pengurus BKAD mengundurkan diri pada tahun 2010, dan pada tahun yang sama diadakan Musyawarah Antar Desa untuk melakukan Pemilihan kembali Ketua BKAD. dan berdassarkan hasil musyawatah tersebut maka terbentuk susunan pengurus pengganti antar waktu dan dengan masa bakti 2009 - 2013 susunan pengurusnya sebagai berikut :

1.  Ketua        : DADI KRESNADI, SE 
2.  Sekretaris  : ASEP SURAHMAN 
3.  Bendahara : SUHANA 

 Untuk Kepengurusan  Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) pengurus masa bhakti 2009 - 2013 terpilih berikut perolehan suaranyan dengan susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :

1.  Ketua     : SARDJO LESMANA  meraih 14 Suara
2.  Anggota  : KUSWANA  meraih 10 Suara
3.  Anggota  : DENNY MAMAN HERMANTO, Sm.Hk meraih 13 Suara

Susunan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan masa bhakti 2009 - 2013 hasil seleksi, selanjutnya diadakan pemilihan sehingga terpilih pengurus dengan raihan suara sebagai berikut : 

1. Ketua       : YOGI R PRAYOGO S.Ip  25 Suara
2. Sekretaris : MACHMUD YUSUF, S.Fil  13 Suara
3. Bendahara : NIRMALA DEVI, SE  21 Suara

 untuk kepengurusan UPK sama dengan kepengurusan BKAD ditengah perjalanan terjadi pergantian pengurus dikarenakan Bendahara UPK mengundurkan diri. sehingga pada Musyawarah Antar Desa pada tahun 2010 tersebut selain memilih ketua BKAD juga memilih Bendahara UPK, dan terpilih berdasarkan hasil musyawarah antar desa susunan pengurus UPK antar waktu masa bakti 2009 - 2013 susunannya adalah sebagai berikut :

1. Ketua        : YOGI R PRAYOGO S.Ip 
2. Sekretaris  : MACHMUD YUSUF, S.Fil 
3. Bendahara : AGUS BUDIMAN